Program Mudik Gratis tersebut bertujuan untuk meminimalisir angka kecelakaan lalu lintas kendaraan roda dua dan roda empat serta mengurangi beban jalan saat mudik. 

Bupati Aep menyampaikan Program Mudik Gratis tersebut merupakan salah satu komitmen pemerintah dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, tak hanya itu Pemerintah Kabupaten Karawang juga berencana akan menambah moda transportasi mudik yaitu Kereta Api. 

Ia mengucapkan selamat jalan kepada para pemudik program Mudik Gratis Tahun 2025 serta memohon maaf apabila terdapat kesalahan baik yang disengaja maupun tidak. 

selamat jalan kepada bapak ibu peserta mudik, jaga kesehatannya selamat sampai tujuan. Minal aidzin walfaidzin, Selamat merayakan hari raya Idul Fitri 1446 H," ujarnya. 

Adapun tujuan Program Mudik Gratis Tahun 2025, para pemudik diberangkatkan ke sembilan daerah yaitu Cirebon, Kuningan, Tasik, Garut, Brebes, Tegal, Pekalongan, Purwokerto dan Semarang. (red).

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Aep mengucapkan selamat datang dan terima kasih kepada Komisi II DPR RI atas dipilihnya Kabupaten Karawang sebagai lokus Kunker reses masa persidangan II tahun sidang 2024-2025.

Seperti diketahui Kabupaten Karawang dikenal sebagai lumbung padi nasional dan kota industri tersebar  juga terdapat sejumlah proyek strategis nasional salah satunya stasiun kereta cepat whoosh, pembangunan Tol Japek II yang diharapkan mampu meningkatkan efisiensi, produktivitas perekonomian nasional, investasi serta aksesibilitas masyarakat. 

Bupati Aep menyampaikan, Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang terus berupaya menciptakan tata ruang yang berkelanjutan. Salah satunya dengan menetapkan lahan pertanian seluas 87ribu hektar di LP2B untuk mencegah alih fungsi lahan. 

"Menjadi salah satu komitmen kami juga untuk memberikan kesejahteraan kepada para petani terkait pemberian asuransi dan bebas PBBP2 tiga hektar," lanjutnya. (red).

"Satgas ini bisa mengakomodir keseluruhan, tapi yang jelas insyaallah sebelum tanggal 25  kita harus pastikan bahwa itu (pembentukan satgas) sudah selesai," ujar Bupati Aep saat rapat koordinasi tindak lanjut pembentukan satgas pemberantasan premanisme tingkat Kabupaten Karawang dan tentang peningkatan kesiapsiagaan Pemerintah Daerah dalam menghadapi Hari Raya Idul Fitri 1446H/2025M, bertempat di Bale Indung Nyi Pager Asih, Senin (24/3/25). 

Ia juga menyebutkan pembentukan satgas tersebut merupakan upaya pemerintah dalam pemberantasan premanisme salah satunya yaitu terkait calo lowongan pekerjaan di daerah. 

Bupati Aep berharap setelah adanya satgas tersebut mampu memberikan kenyamanan, kemudahan dan keamanan bagi pencari kerja dan para investor di Kabupaten Karawang.

"Saya berharap mudah-mudahan ini ada sebuah komponen yang memang menjadikan integritas. Jadi satgasnya bukan premanisme saja tapi juga terkait ketenagakerjaan. Saya berharap nanti Karawang menjadi pelopor terkait satgas ini," ujarnya.

Sementara itu, Bupati Aep juga menyampaikan mengenai kesiapsiagaan pemerintah daerah menjelang Hari Raya Idul Fitri 1446 H, pihaknya telah menyiapkan personel dari perangkat daerah terkait untuk kelancaran arus mudik dan arus balik lebaran tahun 2025. (red).

Dengan mengusung jargon "Premanisme Diberantas, Jabar Naik Kelas" apel gelar kesiapsiagaan dihadiri oleh para pejabat dari semua unsur di Jabar mulai dari Kabinda, Ketua Komisi I DPRD Provinsi Jabar, Asops dan Aster Kasdam III/Slw, Sekda Jabar, Dir Intelkam Polda Jabar, Bupati Karawang, Dandim 0604/Karawang, dan Kapolres Karawang serta diikuti oleh anggota Kodim 0604/Karawang, Subdenpom III/3-1 Karawang, Polres Karawang, Satpol PP Karawang, Kepala OPD Kabupaten Karawang, serta anggota Saber Pungli.

Baca juga: Keluhan Kualitas Air di Rusunawa Rancaekek Segera Ditangani

Gubernur Jawa Barat menyatakan bahwa Indonesia telah mengalami perubahan dari era pertanian ke era industri. Dengan perubahan tersebut, perilaku masyarakat juga harus ikut menyesuaikan diri dengan tuntutan zaman.

“Wilayah Kabupaten Bekasi dan Kabupaten Karawang telah berubah menjadi kawasan industri, sehingga perlu adanya kesiapan masyarakat untuk beradaptasi dengan ekosistem industri. Dalam dunia industri, logika dan keahlian lebih diutamakan dibandingkan dengan kekuatan fisik,” ujar Gubernur Jabar.

Diharapkan, seluruh masyarakat dapat menciptakan rasa aman bagi perusahaan agar tetap berinvestasi di Jawa Barat. Perusahaan membutuhkan jaminan keamanan dan ketenangan. Jika tidak nyaman, maka mereka akan pindah sehingga bisa menyebabkan peningkatan angka pengangguran.

Sebagai langkah konkret dalam pemberantasan premanisme, Pemprov Jabar berkomitmen untuk membuka peluang kerja bagi masyarakat disekitar lokasi industri dan meningkatkan investasi di wilayah Jawa Barat.

Gubernur juga menyoroti berbagai permasalahan pembebasan lahan yang sering kali terkendala oleh keberadaan calo tanah. Pemprov bersama dengan Polda, Kodam dan berbagai unsur terkait lainnya berkomitmen untuk menghapus praktik pemaksaan dalam permintaan Tunjangan Hari Raya (THR) kepada perusahaan.

“Kedepan, kita akan membangun pola baru dengan memprioritaskan masyarakat sekitar kawasan industri untuk mendapatkan pekerjaan. Selain itu, kami juga akan mendorong peningkatan sumber daya manusia dengan membuka program pendidikan D-4 kelas manajerial untuk mempersiapkan tenaga kerja yang siap bersaing di industri,” pungkas Gubernur Jabar.

Dengan diawali kegiatan Apel Kesiapsiagaan Satgas Pemberantasan Premanisme, diharapkan berbagai upaya pencegahan dan penanggulangan premanisme di Jawa Barat dapat berjalan efektif, sehingga iklim investasi dan keamanan di wilayah industri semakin kondusif. (Y CHS/Rls-Pendam III/Siliwangi).

Sejumlah warga sekitar secara sukarela turun ke jalan untuk mengatur arus lalu lintas dan parkir kendaraan, sebagai upaya mengatasi kepadatan lalu lintas akibat demonstrasi.

Warga terlihat aktif mengarahkan kendaraan, memberikan isyarat kepada pengendara, dan membantu mengatur parkir agar tidak terjadi kemacetan yang lebih parah. 

"Kami berinisiatif membantu mengatur lalu lintas agar tidak terlalu macet. Kasihan juga para pengendara yang terjebak," ujar Sidik, seorang warga yang terlibat dalam aksi tersebut.

Aksi warga ini mendapat apresiasi dari berbagai pihak, termasuk para pengendara yang melintas.

"Kami sangat berterima kasih kepada warga yang sudah membantu. Ini menunjukkan solidaritas yang tinggi dari masyarakat Karawang," kata Riki, seorang pengendara dari Majalengka yang hendak mudik.

Unjuk rasa mahasiswa ini merupakan bagian dari rangkaian demonstrasi di berbagai kota untuk menyuarakan aspirasi terkait RUU TNI, Polri, dan KUHP. 

Meskipun sempat terjadi kericuhan, pihak kepolisian berhasil mengendalikan situasi dan mengkondusifkan jalannya aksi demonstrasi. (jide).

" Pembagian takjil ini merupakan agenda tahunan kami pemerintah Desa Pancakarya di bulan suci Ramadhan semata-mata hanya ingin mencari keberkahan dibulan ramadhan, setelah melakukan pembagian 700 takjil kami melaksanakan buka puasa bersama dan Alhamdulillah pembagian takjil berjalan dengan lancar, Kami Pemerintahan Desa Pancakarya mengucapkan selamat berbuka puasa dan selamat hari raya idul fitri tahun 1446 hijriah - 2025 masehi." Ucap Kepala Desa Pancakarya. (jide).